Isu Gender dan Kesetaraan Gender di Indonesia: Peningkatan Partisipasi Politik dan Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender
 |
| Ilustrasi (Sumber: pixabay) |
Isu Gender dan Kesetaraan Gender di Indonesia
pikiRindu.com- Di Indonesia, isu gender dan kesetaraan gender masih menjadi
topik yang sangat kontroversial. Terlebih lagi, partisipasi politik dan
perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender menjadi isu yang perlu mendapat
perhatian khusus. Bagaimana keadaan partisipasi politik dan perlindungan
terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia saat ini? Dan apa pandangan
para ahli terkait isu tersebut?
Partisipasi Politik
Partisipasi politik merupakan hak asasi manusia yang sangat
penting, terlebih lagi bagi kaum perempuan. Di Indonesia, partisipasi politik
perempuan masih sangat minim. Hal ini terbukti dari data yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), di mana
partisipasi politik perempuan di Indonesia masih di bawah rata-rata global,
yaitu hanya sekitar 21,3% pada tahun 2019.
Namun, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah
dengan mendorong pemerintah dan partai politik untuk menyediakan kesempatan
yang sama bagi perempuan dalam partisipasi politik. Selain itu, perlunya
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik
perempuan dan juga pembentukan komunitas atau organisasi yang mendukung
partisipasi politik perempuan.
Menurut pandangan para ahli, kesempatan bagi perempuan dalam
partisipasi politik harus dijamin melalui kebijakan yang lebih inklusif. Dalam
sebuah artikel yang diterbitkan di Jurnal of Political Science and Leadership
Research, Prof. Dr. Nurul Arifin menyebutkan bahwa partisipasi politik
perempuan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang mendorong partisipasi politik,
tetapi juga melalui penyediaan dukungan finansial dan pengembangan
keterampilan.
Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender
Perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia
juga masih menjadi isu yang sangat krusial. Di mana setiap hari, masih banyak
perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Data
dari KPPPA menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat sekitar 406.178 kasus
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
Untuk mengatasi isu ini, pemerintah dan masyarakat perlu
bekerja sama dalam mencegah kekerasan berbasis gender dan memberikan
perlindungan bagi para korban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan membentuk lembaga atau organisasi yang khusus menangani kekerasan
terhadap perempuan. Selain itu, juga perlunya edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan.
Para ahli juga mengatakan bahwa perlindungan terhadap
kekerasan berbasis gender harus melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga
pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Dalam sebuah penelitian yang
diterbitkan di Jurnal of Public Health, Dr. Dewi Nur Aisyah menjelaskan bahwa
untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, diperlukan
koordinasi yang erat antara semua pihak terkait. Selain itu, perlu juga adanya
peningkatan kualitas layanan publik yang dapat memberikan bantuan dan dukungan
kepada para korban.
Namun, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan
perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender tidaklah mudah. Masih banyak
faktor yang menghambat upaya tersebut, seperti kurangnya akses dan kesadaran
masyarakat, ketidakadilan gender, dan stereotip yang melekat pada peran gender.
Oleh karena itu, upaya yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk
mengatasi isu ini.
Terkait dengan isu kesetaraan gender, para ahli menekankan
pentingnya kesetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
Hal ini harus dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam segala aspek
kehidupan. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk mengatasi stereotype
gender dan ketidakadilan gender yang masih sangat melekat dalam masyarakat.
Di Indonesia, peran masyarakat sipil dan organisasi
non-pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi isu gender dan kesetaraan
gender. Banyak organisasi yang bergerak di bidang ini, seperti Komnas
Perempuan, Kalyanamitra, dan Yayasan Pulih. Organisasi-organisasi tersebut
bertugas dalam memberikan layanan dan dukungan bagi perempuan yang menjadi
korban kekerasan berbasis gender.
Dalam mengatasi isu gender dan kesetaraan gender di
Indonesia, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah perlu
memperkuat kebijakan dan program yang berfokus pada partisipasi politik
perempuan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, dan kesetaraan
gender. Selain itu, perlunya juga perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum
yang berpihak pada korban kekerasan berbasis gender.
Oleh karena itu, isu gender dan kesetaraan gender masih menjadi isu yang penting di Indonesia. Peningkatan partisipasi politik perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dan holistik untuk mengatasi isu ini, melibatkan semua pihak terkait termasuk para ahli, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah. (Red.pikiRindu)
